Home / Tulang Bawang

Rabu, 7 April 2021 - 15:44 WIB - 102 Pembaca

Putusan MK Jadikan Alasan Bapenda Tidak Menarik PPJ Non PLN 1,5 %,

Tulangbawang (Sbuai.com)

Putusan Mahkamah Kostitusi (MK) jadi alsan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulangbawang (Tuba) tidak Lakukan penarikan Pajak Penerangan Lampu Jalan (PPJ) dari tenaga listrik yang dihasilkan sendiri terhadap Perusahaan yang ada di Tuba.

Pemerintah kabupaten Tuba memiliki kewenangan untuk memungut pajak penerangan jalan. Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), dan pasal 29 ayat (2) dan pasal 32 huruf (c) serta tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuba Nomer 09 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

Dalam peraturan tersebut juga dilelaskan PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, secara umum, tarif besarnya PPJ terbagi menjadi tiga yang diatur dalam Kedua peraturan tersebut diatas, tarif pajak penerangan jalan tenaga listrik dari sumber PLN ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak penerangan jalan maksimum 3% diberikan atas penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, seperti pertambangan minyak bumi dan gas alam, Ada pula penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dikenakan tarif sebesar 1,5%.

Akan tetapi dalam penerapan dilapangan pihak Bapenda Kabupaten Tuba hanya melakukan penarikan PPJ terhadap tenaga listrik yang bersumber dari PLN sebar 10 % dari penggunaan listrik PLN yang dibayarkan oleh konsumen setiap bulanya, sedangkan PPJ tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh pihak perusahaan dengan besaran PPJ Non PLN sebesar 1,5% sampai saat ini Pemkab Tuba belum pernah dilakukan penarikan.

Kabupaten Tuba terdapat beberapa perusahaan menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk mengoprasikan pabrik untuk produksi, apabila PPJ tersebut diterapkan oleh Pemkab Tuba terhadap perusahan dapat dipastikan PPJ menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar di Tuba.

Baca juga :  Hj. Winarti Hadiri Pengajian Akbar Di Ponpes Nurusa'adah Barokatul Qodri

Dari pantauan dilapangan banyak perusahaan di Tuba, dalam mengoperasikan mesin produksi tidak menggunakan tenaga listrik dari PLN melainkan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, salah satunya perusahan PT. Sugar Grup Compeny ( SGC) yang diduga kuat tidak memakai listrik dari PLN melainkan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Hal tersebut dijelaskan oleh Sapri Warga Bakung, Ia mengatakan, listrik dari PLN tidak masuk ke dalam lingkungan perusahan, pihak perusahaan menggunakan tenaga listrik untuk penerangan di lingkungan perusahan mulai dari Mes kariawan, kantor perusahan dan pabrik produksi semua menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Santo, Kalu pihak perusahan PT. SGC tidak menggunakan listrik dari PLN, melainkan tenaga listrik milik sendiri, di Mes karyawan dan di Perkantoran PT semua menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ujarnya.

Sekertaris Andin didampingi Kepala Bidang (Kabid) Penagihan Pajak Bapenda Tuba Megan ketika dikonfirmasi di ruangan kerjanya belum lama ini, (06/04/2021), mengatakan kita tidak melakukan penarikan karna berdasarkan adanya pengajuan gugatan beberapa pasal didalam Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesi (APINDO) ke Mahkama Konstitusi (MK).

Pada tahun 2016 saya sudah melakukan pendataan dan penyuratan terhadap perusahan perusahan terkai PPJ Non PLN akan tetapi hal tersebut kita hetikan karna adanya informasi gugatan ke MK yang dilakukan pihak Apindo terkait beberapa pasal yang ada dalam UU No 28 tahun 2009, jadi kita takut terkena masalah, jadi gak kita lanjutkan, ujar Megan.

Ketika ditanya isi gugatan dan putusan MK tersebut Megan tidak dapat menjalaskannya, “saya tida ingat pasal- pasal yang digugat oleh  Apindo, dan apa hasil putusan MK saya tidak Update, yang pasti kami takut terkena masalah kalo kami tetap melakukan penarikan PPJ Non PLN ke Perusahaan. Sebenarnya terkait masalah ini bukan ranah saya untuk menjelaskan, karna yang memiliki wewenang dan berkopeten dalam mejelaskan hal itu semua adalah Sekertaris dan Pak Kepala Badan, Karna tugas saya lanjut Megan, hanya bagian penarikan pajak daerah saja”, Ujarnya.

Baca juga :  Lirik Budaya Lebah Kadis Pertanian Tuba Kujungi Peternak Lebah Lamtim.

Proses pendataan ke perusahaan – perusahan yang dilakukan pihak Bapenda Tuba pada tahun 2016 dan  dihentikan oleh pihak Bapenda akibat adanya gugatan pada beberapa pasal yang ada dalam UU No 28 tahun 2009 ke Mahkama Konstitusi (MK) oleh pihak APINDO pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2021 ini pihak Bapenda tidak melakukan penarikan PPJ Non PLN ke perusahaan karna adanya hasil putusan MK pada gugatan yang dilakukan APINDO beberapa tahun yang lalu.

Alasan tidak dilakukannya  penarikan PPJ Non PLN ke Perusahaan oleh Bapenda Tuba diduga Hanya akal- akalan saja, dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat Serta terkesan hanya untuk mengelabui Publik. Sehingga PPJ Non PLN yang tida ditarik oleh pihak Bapenda merupakan sebuah keputusan yang benaran.

Berdasarkan amar putusan MK No 80/PUU-XV/2017 yang di ucapkan oleh Hakim Konstitusi pada hari senin tanggal sepuluh bulan desember tahun duaribu delapan belas, menyatakan ketentuan pasal 1 angka 28 pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU No 28 Th 2009 tentang PDRD (lembar Negara tahun 2009 Nomor 130 tambahan lembar Negara RI No 5409) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu paling lama 3 (Tiga) tahun sejak putusan ini di ucapkan. Sedangkan Samapi berita ini diturunkan UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan ritribusi daerah belum ada perbaikan atau perubahan.

Share :

Baca Juga

Tulang Bawang

Satresnarkoba Tuba Tangkap Bandar Sabu Warga Bujung Tenuk.

Tulang Bawang

Razia Di Pos Lantas Menggala, Polres Tuba Tindak 60 Pelanggar

NASIONAL

Kejaksaan Negeri Menggala Garap Dugaan Masalah Pada Proyek DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2019 Di Tulang Bawang

Tulang Bawang

Warga Menggala digegerkan Penemuan Mayat Laki – laki di Rawa.

Tulang Bawang

Dua Personil Polres Tulang Bawang Dapat Penghargaan

Tulang Bawang

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulang Bawang Bakal Diresmikan Menpan-RB

Tulang Bawang

DPRD Tulang Bawang Telusuri Dugaan Proyek DAK Pendidikan Tuba TA 2019 Gunakan Meterial Baja Ringan Tak Ber-SNI

Tulang Bawang

Bependa Tuba Tingkatkan Pendapatan Pajak Daerah.
error: IZIN DULU BOSS