Home / DAERAH / Tulang Bawang Barat / Proses Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Sekretariat DPRD Tubaba Langgar Tiga Peraturan

Proses Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Sekretariat DPRD Tubaba Langgar Tiga Peraturan

Tulangbawang Barat (Sbuai.com)

Dengan tidak menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), diduga melanggar  Tiga (3) Peraturan. Yakni, Peraturan President (Perpres) No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Undang-undang  No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (KIP), serta UU No.11 Tahun 2008 tentang  Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan data dan  informasi yang berhasil diperoleh Media Sbuai.com pada Link https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap/klpd/D274  pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, Pihak Sekretariat DPRD Tubaba dari bulan January sampai saat ini  (bulan November) 2020,  RUP Sekretariat DPRD Tubaba yang ditayangkan dalam Aplikasi SIRUP LKPP, hanya ada satu (1)  jenis  kegiatan melalui Penyedia yakni Pengadaan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, dengan Pagu Anggaran Rp.384 juta saja.

Hal itu menimbulkan sebuah pertanyaan besar dikalangan Masyarakat, apakah Pihak DPRD Tubaba hanya mengelola Anggaran sebesar Rp.384 juta pada tahun anggaran 2020, atawkah Pihak DPRD Tubaba tidak melaksanakan penyusunan RUP tersebut. Sedangkan RUP sendiri, adalah daftar rencana Pengadaan Barang atau Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD). Dan Pengguna Anggara (PA) merupakan Pihak yang memiliki peranan besar dalam proses pengadaan barang/jasa, termasuk yang menyusun dan menetapkan RUP, bahkan dalam dalam menyusun RUP, PA harus memasukan paling sedikit empat hal, yakni; Nama dan Alamat PA, Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan Lokasi pekerjaan, serta Perkiraan besaran penggunaan biaya.

Dalam proses Penyusunan RUP adalah bentuk kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/PD, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Sedangkan RUP sendiri yaitu  rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh K/L/PD sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/PD secara pembiayaan bersama (co-financing).

RUP mulai diumumkan setelah tersedia anggaran dalam DIPA/DPA dan RKA-KL/RKA-DPA dibahas dengan DPR/DPRD. paling lambat diumumkan pada pada awal bulan Januari. Hal ini untuk memastikan proses pengadaan barang/jasa agar dapat segera dilaksanakan untuk mencegah terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan.  Sesui Perpres 16/2018 Pasal 22 disebutkan jika RUP telah diumumkan dan terjadi perubahan pada saat DIPA/DPA disahkan, maka RUP yang telah diumumkan dapat dilakukan perubahan/perbaikan (edit paket-paket pekerjaan dengan  melalui penyedia dan kegiatan swakelola).

RUP diinput ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SiRUP) yang dibangun oleh LKPP dan ditayangkan melalui portal pengadaan nasional. SIRUP disini merupakan sebuah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.

Dengan adanya SIRUP, maka akan dapat mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam  mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

Untuk penayangan RUP kedalam Aplikasi SIRUP merupakan salah satu “kewajiban” dan dapat ditambahkan dalam situs web Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar dan/ atau media lainnya.  Pengguna Anggaran (PA) hal itu jelas tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam Pasal 9 ayat (1), yakni menetapkan dan mengumumkan RUP. Regulasi pengumuman RUP diatur dalam Pasal 22 ayat (3), bahwa pengumuman RUP dilakukan melalui Sirup. ”Pengumuman RUP melalui SIRUP salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan pasar pengadaan yang kompetitif dan transaparan.

Jadi sudah sangat jelas yang dilakukan oleh PA Sekretariat DPRD Tubaba dengan tidak menayangkan RUP melalui SIRUP,  diduga PA Sekretariat DPRD Tubaba melanggar Perpres No.16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. maka tindakan PA  tersebut, dapat  termasuk  kategori “perbuatan melawan hukum” (secara perdata).

Selain itu juga, dengan tidak diumumkannya RUP melalui SIRUP, maka tindakan PA tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (secara pidana) berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan; Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik orang lain atau milik publik.

Adapun tujuan  penyusunan dan pengumuman RUP berdasarkan Perpres 16 tahun 2018, yaitu  mewujudkan keterbukaan  informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Jadi, dengan tidak ditayangkanya RUP melalui SIRUP, diduga kuat telah melanggar UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan dan Informasi Publik. Hal itu sangat jelas, RUP merupakan rencana belanja Pemerintah yang menggunakan sumber dana dari APBN/APBD yang wajib diketahui oleh masyarakat/public.

Merujuk pada Perpres No.16 tahun 2018 tersebut, Sekretariat DPRD Tubaba diwajibkan untuk mengumumkan RUP Barang dan Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, serta dapa menghindari penyalahgunaan dalam penggunaan dana APBN/APBD serta sesuai dengan salah satu prinsip dasar Pengadaan Barang/Jasa yakni Transparansi. intinya ketika PA/KPA Sekretariat DPRD Tubaba tidak melakukananya maka ini adalah hal-hal yang kuat dugaan tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai berita ini diturunkan, Sekretaris DPRD Tubaba Arya Sesunan belum dapat dikonfirmasi terkait dugaan tidak menayangkan RUP Sekretariat DPRD Tubaba tahun anggaran 2020, dalam Aplikasi SIRUP LKPP. (R/M)

About ADMINMASTER

Check Also

Program Kotaku Bangun Lima Jenis Infrastruktur Di Kelurahan Mulya Asri

Tulangbawang Barat – (Sbuai.com) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: IZIN DULU BOSS