Home / DAERAH / Tulang Bawang

Senin, 7 Desember 2020 - 15:12 WIB - 340 Pembaca

Penggunaan APBD menjadi alasan Dinas Pendidikan Tuba Kang kangi Peraturan.

Tulangbawang (Sbuai.com)

Penggunaan APBD menjadi alasan Dinas Pendidikan Tuba Kang kangi Peraturan.

Sumber dana APBD yang digunakan untuk perencanaan dan Pengawasan, sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang diduga tidak mengindahkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Oprasional DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 terkait penetapan Fasilitator sebagai tenaga teknis perencanaan dan pengawasan pada kegiatan DAK Fisik peningkatan Prasarana sekolah, ucap Irban II Irwansah HNT saat dimintai keterangan terkait hasil pemanggilan Dinas Pendidikan oleh pihak Inspektorat belum lama.

” karna menggunakan APBD untuk perencanan makanya kegiatan tersebut dikontraktualkan jadi mereka tidak memakai Permendikbud lagi dan mereka sudah berkoordinasi dengan Kemendikbud justru lebih baik karena menyerap Anggaran fisiknya kurang dari 5 %” jelasnya

Sedangkan kan ketika ditanya acuan atau dasar regulasi dilakukannya kontraktual kegiatan perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pihak Dinas Pendidikan, Irban II Irwansyah HNT mengatakan, sementara itu saja jawaban dari pihak Dinas Pendidikan, yaitu sumber dana yang dipakai bukan dana DAK Fisik Bidang Pendidikan melainkan APBD.

Ketika ditanyakan dalam Peraturan Presiden No16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, juga menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan secara swakelola maka perencanaan dan pengawasannya pun dilakukan oleh pihak Dinas itu sendiri sebagai penanggung jawab anggaran, Dalam hal Pihak Dinas Pendidikan tidak memilik Sumberdaya Manusia (SDM) sebagai tenaga tekhnis Perencana maka pihak Dinas bersangkutan menetapkan Fasilitator sebagai tenaga tekhnis, yang tetap dilakukan secara swakelola dengan memberikan honorium kepada tim Fasilitator ? Irban mengatakan untuk saat ini Kita belum bisa menyimpulkan salah dan benernya, penetapan konsultan yang dikontraktualkan, sebagai tenaga tekhnis perencanan dan pengawasan, ujarnya.

“kami juga belum bisa membenarkan atau menyalahkan karena ini sifatnya hanya mengkonfirmasi jadi kalau memang ini mau di selidiki kalian masukan laporan saja,”tegasnya.

Berita sebelumnya, penetapan Konsultan sebagai tenaga teknis Perencana dan Pengawas DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan secara kontraktual oleh Pihak Dinas Pendidikan kabupaten Tulangbawang, dinilai tidak sesuai dengan Permendikbud No 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Oprasional DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang seharusnya menetapkan Fasilitator untk tenaga teknis dalam pembuatan desain perencanaan serta monitoring atau pengawasan untuk menunjang pekerjaan peningkatan prasarana sekolah berupa rehabilitasi dan pembangunan dari dana DAK Fisik per sub Bidang tahun anggaran 2020 yang dilakukan secara swakelola, dengan memberikan honorium kepad para Fasilitator tersebut.

Baca juga :  Jelang Pilkakam 2019 Polres Tuba Gelar Aksi Damai

Sedangkan tenaga teknis perencanaan dan pengawasan ditetapkan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang diduga dikontraktualkan oleh konsultan perencana dan konsultan Pengawas, pemilihan penyedia jasa konsultan tersebut dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung.

Hal itu nampak jelas pada beberapa nama paket pengadaan jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas untuk pekerjaan Peningkatan Prasarana rehabilitasi dan pembangunan sekolah dari dana DAK Fisik Per sub bidang pemilihan penyedia jasa nya dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung, dimana pekerjaan jasa konsultan tersebut dilakukan secara kontraktual.

Untuk nama – nama paket belanja jasa konsultan tersebut nampak jelas terlihat dalam website LPSE Provinsi Lampung yaitu, Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Fisik DAK SMP Tahun 2020, yang dikerjakan oleh CV.ALAM LEMBAYUNG dengan pagu Rp 305.000.000 serta Spesifikasi Pekerjaan, RAB GAMBAR, Metode Pemilihan dilakukan dengan Penunjukan Langsung dengan lharga penawaran :Rp 300.861.000,00, sedangkan Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Fisik DAK SMP Tahun 2020 yang dikerjakan oleh CV. LARAS CIPTA dengan pagu anggaran Rp 210.000.000 dengan Spesifikasi Pekerjaan: RAB GAMBA, Metode Pemilihan dilakukan dengan Penunjukan Langsung, dengan harga penawaran Rp 207.869.200,00

Sedangkan untuk sub bidang SD dan SKB untuk jasa konsultan perencana dan pengawasan digabung menja satu yaitu, Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Fisik DAK SD, Dan SKB Tahun 2020 dengan Spesifikasi Pekerjaan RAB, GAMBAR dengan Pagu Rp 475.000.000, Metode Pemilihan dilakukan dengan Penunjukan Langsung yang dikerjakan oleh CV.CIPTA DAYA MANDIRI dengan harga penawaran Rp 473.529.100,00 dan Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Fisik DAK SD,Dan SKB Tahun 2020 dengan Spesifikasi Pekerjaan RAB GAMBAR DLL, Pagu anggaran Rp 300.000.000 yang dikerjakan oleh CV. Trijaya Waskita dengan metode pemilihan dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung dengan harga penawaran Rp 297.324.500,00 .

Sekertaris Pematank (Pergerakan Masyarkat Analisis Kebijakan) DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Kabupaten Tulangbawang Tobi angkat bicara terkait penetapan konsultan sebagai tenaga teknis perencanaan dan pengawasan kegiatan DAK Fisik bidang Pendidikan per sub bidang tahun anggaran 2020 pada pekerjaan peningkatan prasarana rehabilitasi dan Pembangunan sekeolah yang dilakukan secara kontraktual, oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang, Menurut Tobi dalam Permendikbud tersebut sudah sangat jelas tugas dan tanggung jawab para pihak masing-masing.

Tobi menegaskan, kita harus tahu dulu yang menjadi poko masalahnya, baru kita bisa menarik benang merah dari masalah ini. Menurut Tobi, yang menjadi pokomasal adalah kenapa konsultan ditetapka sebagai tenaga teknis perencanaan dan pengawasan dan di Kontraktualkan, dalam Permendikbud Fasilitator ditetapkan sebagai tenaga teknis perencana dan diberikan honorium oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.

Baca juga :  Tinjau Lokasi Banjir BPBD Tulang Bawang Himbaw Warga Untuk Waspada

Coba tolong kita pahami dalam Permendikbud No 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Oprasional DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 Pada Lampiran I dalam romawi (II) Kegiatan Penunjang di jelaskan, Pemerintah daerah dapat menggunakan paling banyak 5 (lima) persen dari alokasi DAK Fisik per sub bidang untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan DAK Fisik dengan ketentuan sebagai berikut.

Desain perencanaan ini digunakan untuk kegiatan peningkatan prasarana yang dilakukan secara kontraktual oleh konsultan perencana. Konsultan perencana adalah pihak yang dikontrak oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan prasarana sekolah berupa rehabilitasi dan pembangunan dari dana DAK Fisik per sub bidang

Honorium ini digunakan untuk biaya personil sesuai dengan ikatanperjanjian dengan dinas pendidikan untuk melaksanakan tugas dantanggung jawab sebagai fasilitator dalam peningkatan prasarana yangdilakukan secara swakelola.

Dalam romawi (III) juga di jelaskan, Fasilitator dibentuk oleh Dinas Pendidikan. Fasilitator bertanggung jawab untuk menyusun dokumen perencanaan, dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan.

Dokumen perencanaan yang disusun oleh TimTeknis atau Fasilitator isinya meliputi gambar teknis, rencana anggaran biaya (RAB),jadwal pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja dan syarat (RKS) sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Fasilitator harus memastikan bahwa dokumen perencanaan yang disusun dapat dipahami dengan mudah oleh Panitia Pembangunan di Sekolah(P2S).

Jadi sangat jelas bahwa dalam lampiran I tersebut menjelaskan kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan DAK Fisik dapat menggunakan dana DAK Fisik sebesar 5%, jadi kata dapat, hanya menegaskan sumber dana nya saja, bukan menegaskan pelaksanaan kegiatan penunjang DAK Fisik, tegas Tobi.

Tidak adala alasan Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang membuat desain perencanaan untuk kegiatan peningkatan prasarana yang dilakukan secara kontraktual oleh konsultan perencana, walaupun pakai anggaran dari sumber DAK atau APBD pihak Dinas Pendidikan harus menti peraturan yang ada,Tegas Tobi.

Lanjut Tobi,Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif ini dapat terjadi apabila tak dipatuhinya fungsi-fungsi yang telah disepakati. Misalnya, pemerintah turut memainkan fungsi produksi, produsen turut menyusun regulasi, atau konsumen yang berupaya mengatur sendiri takaran konsumsinya dengan mengelabui regulasi.

Share :

Baca Juga

NASIONAL

Konstruksi Rangka Atap Baja Ringan Proyek DAK Fisik Pendidikan Kabupaten Tubaba T.A 2020 Diduga Tak Berprofil SNI

Tulang Bawang

Pembangunan Ruas Jalan Simpang Penawar – Gunung Tiga kembali dilanjutkan Tahun ini.

Bandar Lampung

PWI Lampung Gelar Safari Jurnalistik

ADVETORIAL

Rakor Kada se-Lampung Kabupaten Tulang Bawang Memperoleh Berbagai Hal Positif

ADVETORIAL

Halalbihalal Dinas Kesehatan Tulang Bawang Terapkan Protokol Kesehatan

Tulang Bawang

Jelang Hut Ke-23 Winarti Kunker Di Kecamatan Gedung Aji

ADVETORIAL

Bupati Umar Ahmad Resmi Ketua HKTI DPD Lampung Secara Aklamasi

ADVETORIAL

Bupati Winarti Terima Penghargaan WTP Kabupaten Tulang Bawang Yang Ke-7
error: IZIN DULU BOSS