Home / Tulang Bawang Barat

Rabu, 17 Juni 2020 - 16:32 WIB - 20 Pembaca

Pelaksanaan Program Padat Padat Karya Tunai Dari DD Di Tubaba Semakin Meruncing Ke Arah Dugaan Fiktif

Tulangbawang Barat – (Sbuai.com)

Pelaporan SPJ pertanggungjawaban Upah pekerja pada pelaksanaan padat karya tunai di Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin Kuat Mengarah Pada dugaan fiktif.

Pasalnya penentuan para pekerja pada program padat karya di beberapa tiuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat, aparat tiuh menunjuk para pekerja program padat karya tunai secara langsung tanpa berdasar data daftar calon pekerja. Padahal SPJ pembayaran upah pekerja program padat karya tunai yang dilaporkan oleh Pemerintah Tiuh, berdasarkan adanya calon pekerja yang menjadi sasaran Program padat karya tunai.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh, Sapto Suhendar, Kepala Tiyuh Tirta Makmur didampingi Ramdon sekretaris Tiyuh di ruang kerjanya. Selasa (16/6/2020). Dengan tegas Sapto memaparkan bahwa Hingga saat ini Tiyuh Tirta Makmur belum memiliki daftar calon pekerja pada kegiatan padat karya tunai, mekanisme penentuan pekerja dilakukan dengan cara penunjukan langsung.

” Kalau untuk daftar calon pekerja kita tidak ada mas, yang kerja itu kita masukkan di SPJ nya langsung, dan kita cari yang benar benar mau bekerja” tutur Sapto Suhendar.

Lebih lanjut Sapto dan Ramdon juga mengatakan, dalam penerapan Padat Karya Tunai, itu sudah sesuai. Dan didalam pengelolaan tersebut, Pihak Tiyuh selalu berkoordinasi dengan Tim Pendamping Desa, dan adanya pemeriksaan dari Pihak Inspektorat Kabupaten Tubaba. Namun anehnya, Mereka tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut saat ditanya terkait Tujuan, Sasaran, dan Penerima manfaat dari Padat Karya Tunai di Tiyuh tersebut.

“Setiap pengelolaan, hingga pelaporan, kita selalu berkoordinasi dengan Pendamping Desa, jadi ya pastinya sesuai dengan instruksi. Bahkan untuk pelaporan saja, itukan ada pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten 3 kali setahun. Tapi, kalo soal bagaimana capaian dari tujuan Padat Karya Tunai, Kami rasa ya itu sudah pasti buat warga kami. Hanya saja, berapa persen dampaknya itu belum kita lihat”, papar Mereka.

Dalam juknis penggunaan dana desa untuk padat karya tunai tahun 2018, Pada Tahapan Pelaksanaan, program padat karya tunai, disebutkan dengan jelas bahwa, Kepala Tiyuh dan TPK wajib membuka pendaftaran bagi calon pekerja, padat karya tunai. Namun hal tersebut berbanding terbalik, dikarenakan beberapa kepala Tiyuh di kabupaten setempat, hingga saat ini belum melakukan pembukaan pendaftaran bagi calon pekerja, untuk dilibatkan pada Pelaksanaan kegiatan swakelola di Tiyuh-tiyuh, sehingga penentuan pekerja pada Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pada pelaksanaan program padat karya tunai di tiyuh menggunakan mekanisme penunjukan langsung.

Pada Tahapan Perencanaan, pendataan calon sasaran padat karya tunai
Pendataan calon sasaran padat karya tunai, tenaga yang akan terlibat padat karya tunai di data untuk memastikan perhitungan 30% pembayaran upah kerja warga masyarakat desa yang berpotensi menjadi tenaga kerja, dalam pelaksanaan padat karya tunai meliputi.

Daftar pengangguran dan setengah pengangguran dibuktikan dengan daftar pengangguran dan setengah pengangguran tiap RT dan RW.
Namun, di beberapa Tiyuh, di kabupaten Tulang Bawang Barat Belum memiliki daftar pengangguran dan setengah pengangguran di tiap desa.

Baca juga :  Peduli Penanganan Covid-19 Penggiat Pendidikan Di Tubaba Beri Bantuan Dana Pada Puskesmas se-Tubaba

Anggota keluarga miskin, dibuktikan dengan masuknya data BKKBN sebagai keluarga pra sejahtera (pra KS) dan keluarga sejahtera 1 ( KS) Namun. Ketika ditanya daftar jumlah masyarakat keluarga masyarakat miskin salah satu Tiyuh di kabupaten setempat, Pengendalian penduduk masyarakat miskin yang masuk dalam kriteria keluarga pra sejahtera (pra KS) dan Keluarga sejahtera 1 (KS).

Artinya Pemerintah Tiyuh dalam melaksanakan Kegiatan Program padat karya harus adanya Daftar Calon Pekerja. Bahkan, Daftar Calon Pekerja tersebut merupakan penentu dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, hingga Pelaporan Pihak Tiyuh kepada Bupati dan Kementerian Desa. Sehingga SPJ Laporan pertanggungjawaban Tiyuh tersebut Meragukan.
Diberitakan sebelumnya, Padat Karya Tunai Di Tubaba, Diduga Jadi Bancakan Kepalo Tiyuh Untuk Meraup Keuntungan

Pembayaran upah sebesar 30 %dari nilai pembangunan infrastruktur, pada pelaksanaan program padat karya tunai tahun anggaran 2018 dan 2019 di Kabupaten Tulang Bawang Barat diduga menjadi bancakan kepala Tiyuh untuk meraup keuntungan.

Pasalnya, pelaksanaan pembangunan inprastruktur di Tiyuh Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang menggunakan Dana Desa (DD) tersebut di pihak ketiga atau diborongkan, hal itu tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DD tahun 2018 untuk padat karya tunai.

Berdasarkan, dokumen yang diperoleh Media sbuai.com. didapati beberapa item kegiatan pembangunan Infrastruktur dari DD di Tiyuh Kagungan Ratu pada tahun 2018 dengan total anggaran sebesar Rp. 618,2 juta, dengan rincian kegiatan sebagai berikut : pelaksanaan pembangunan Desa
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan) sebesar Rp. 37,4 jt, Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga) sebesar Rp. 25,1 jt, Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa Rp. 104,8 jt, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa Rp. 328,8 jt, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana Kantor Desa Rp. 122,1 jt.

Pada tahun anggaran 2019 anggaran untuk pembangunan infrastruktur dari dana desa, tahap I dan tahap II sebesar Rp. 368,8 juta, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa dengan pagu Rp. 114,0 jt, penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah desa Rp 7,2 jt, Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa Rp. 207,2 jt, dan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain) sebesar Rp. 40,4 jt.

Dari keterangan dan pengakuan sekretaris Tiyuh Kagungan Ratu Samsul menerangkan bahwa, pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2018 dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana desa untuk padat karya, akan tetapi ada dua kegiatan yaitu Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa Rp. 104,8 jt dan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa Rp. 328,8 jt, pembayaran upah pekerja dilakukan berdasarkan satuan volume hasil pekerjaan yang telah dikerjakan.

“Kalau untuk pembangunan sarana prasarana Pemuda dan olahraga nya melibatkan masyarakat setempat dan kita bayarkan secara mingguan, kalau untuk pembukaan badan jalan dibayarkan Rp. 13.000/meter, dan kalau untuk pemecah batunya kita bayarkan per kubik, sesuai juknis” tutur Samsul di ruang kerjanya kemarin (15/6/2020).

Baca juga :  Bupati Tubaba Terima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Dalam Acara Peringatan HPN Ke-74 Di Kalimantan Selatan

Pembayaran upah pekerja program padat karya tunai dalam pembangunan infrastruktur Tiuh dihitung dengan cara harga satuan volume pekerjaan juga terjadi pada Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, pada tahun 2018 yaitu pekerjaan sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)Rp. 137,7 jt, dan pada tahun anggaran 2019 pada Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Pembangunan Jalan Usaha Tani Rp. 27,6 jt.

” Yang masuk dalam kegiatan swakelola padat karya Tiyuh kita itu pembukaan jalan usaha tani, dan drainase tapi yang di masuk swakelola padat karya tunainya Galian Siring, untuk pembayaran upah pekerja kita bayarkan per meter, kalau tidak salah per meter galian kita bayar 40,000/meter” kata, Kusno Kepala Tiyuh Candra Jaya.

Kusno menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran upah pekerja pada kegiatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2018 yaitu pekerjaan sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)Rp. 137,7 jt, dan pada tahun 2019 yaitu Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Pembangunan Jalan Usaha Tani Rp. 27,6 jt, dibayarkan berdasarkan satuan volume pekerjaan atau satuan harga upah dibayarkan berdasar satuan volume.
dibayarkan secara hitung hasil alias upah pekerjanya diborongkan.

Menurut, Kusno pembayaran upah pekerja yang dilakukan berdasarkan satuan volume pekerjaan pelaksanaan kegiatan swakelola padat karya tunai di Tiuhnya sudah sesuai ketentuan, jadi tidak ada masalah.

Sudah sangat jelas pembayara upah pekerja dalam program padat karya tunai di Tiuh Candra Jaya dan Tiuh Kagungan Ratu, para pekerj dibayarkan dengan menghitung volume pekerjaan yang dihasilkan tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan aturan yang ada dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana desa untuk padat karya tunai tahun 2018.

Pasalnya berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana desa tahun 2018 untuk padat karya tunai. Direktorat jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kementerian desa daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2018. Hurup E. Sifat kegiatan kegiatan padat karya tunai, no 3. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian dan jika tidak memungkinkan maka di bayarkan secara bulanan.

Pokok-pokok kebijakan penggunaan penggunaan dana desa untuk padat karya tunai. no. 1 arahan teknik untuk padat karya tunai. Huruf, a. Pemenuhan penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30%( tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa. Setiap desa penerima dana desa wajib melaksanakan kebijakan 30% dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan desa, digunakan untuk upah pekerja atau membiayai hari orang kerja ( HOK). Perhitungan HOK adalah 1 ( satu ) satu orang akan bekerja 8 jam dalam satu hari. (M/M)

Share :

Baca Juga

ADVETORIAL

Pemkab Tubaba Melalui Dinas Kesehatan Berikan Bantuan Pada Warga Terdampak Covid Di Dua Kecamatan

Tulang Bawang Barat

Fauzi Hasan Hadiri Acara Hut Ke-7 Fajar Surya TV

Tulang Bawang Barat

Jelang Pelantikan Calon Kades Di Tubaba Dapat Pembekalan

Tulang Bawang Barat

Kornelia Umar Buka Acara Seminar Kesehatan IBI Di Tubaba

Tulang Bawang Barat

Sekretariat DPRD Tubaba Diminta Untuk Lebih Transparan Dalam Penggunaan Anggaran

Tulang Bawang Barat

Porsonil Polres Tubaba Kunjungi Koramil 412-01/TBT

Tulang Bawang Barat

TP PKK Lambu Kibang Sosialisasi Dengan Bagi Sayuran

Tulang Bawang Barat

Warga Tubaba Harapkan Percepatan Perbaikan Jalan Dua Jalur
error: IZIN DULU BOSS