Home / Tulang Bawang

Rabu, 2 Desember 2020 - 03:51 WIB - 70 Pembaca

Komisi IV DPRD Tuba Segera Panggil Pihak Dinas Pendidikan

Tulangbawang (Sbuai.com)
Komisis IV DPRD Tulang bawang Segera Panggil Dimas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang.
Anggota DPRD Tulangbawang Hevita HTB , mewakili dari komisi IV DPRD sangat menyayangkan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang, dengan berita di beberapa Mediamassa terkait adanya dugaan pelaksanaan perencanan dan pengawasan peningkatan Prasarana DAK Fisik Pendidikan per sub bidang langar Permendikbud dan Prpres tentang pengadaan barang dan jasa, kata Hevita lewat via telepon celluler nya,  saat di mintai tanggapan selaku Anggota Komisi IV DPRD kabupaten Tulangbawang, kemarin (30/11).
Hevita Htb menambahkan dalam waktu dekat saya akan berkordinasi dengan Ketua komisi IV Pak Hi.Moris Man, dan kawan-kawan dari Komisi IV utnuk segera memanggil pihak Dinas Pendidikan, guna minta keterangan langsung dari PPTK  ( Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan ) atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen ).
Saya merasa geram ulah dari pada oknum Pejabat Dinas Pendidikan yang tidak mentaati aturan yang ada, tambah Hevita HTB, apa lagi  kalo sampai mereka melanggar Permendikbud No 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Oprasional DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, ini sudah jelas melanggar aturan yang ada tutur Hevita.HTB Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra.
Jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi Dinas – dinas lain nya, kata Hevita Htb saat di hubungin lewat telepon seluler nya,ini peraturan menteri yang di langga, bagaia mana dengan perbub nya sendiri, bisa saja ini terjadi kalaupun mereka terlalu nekat alias berani berisko, kata Hevita Htb, ini tidak bisa di bairkan, dari segiteknisnya aja mereka terkesan bermain, apa lagi soal Fisik nya, tandas Hevita Htb.
Hevita juga minta kepada penegak hukum yang ada di Tulangbawang dalam hal ini Kajari Menggala segera melakukan tindakan kalaupun ada laporan dari masyarakat, mengenai ada nya indikasi penyimpangan, Kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang, kata Hevita.
Hal itu nampak jelas sarat dengan KKN, kata Hevita Htb, di tambahkan  lagi ada beberapa nama paket pengadaan jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas untuk pekerjaan Peningkatan Prasarana rehabilitasi dan pembangunan sekolah dari dana DAK Fisik Per sub bidang pemilihan penyedia jasa nya dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung, dimana pekerjaan jasa konsultan tersebut dilakukan secara kontraktual, Tutup Hevita Htb, mewakili dari Komisi IV DPRD Kabupaten Tulangbawang.
Berita sebelumnya, Penetapan tenaga teknis Perencana dan Pengawas DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan secara kontraktual oleh Pihak Dinas Pendidikan kabupaten Tulangbawang, dinilai tidak sesuai dengan Permendikbud No 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Oprasional DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang seharusnya menetapkan Fasilitator untk tenaga teknis dalam pembuatan desain perencanaan serta monitoring atau pengawasan untuk menunjang pekerjaan peningkatan prasarana sekolah berupa rehabilitasi dan pembangunan dari dana DAK Fisik per sub Bidang tahun anggaran 2020 yang dilakukan secara swakelola, dengan memberikan honorium kepad para Fasilitator tersebut.
Sedangkan tenaga teknis perencanaan dan pengawasan ditetapkan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang diduga dikontraktualkan oleh konsultan perencana dan konsultan Pengawas, pemilihan penyedia jasa konsultan tersebut dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung.
Hal itu nampak jelas pada beberapa nama paket pengadaan jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas untuk pekerjaan Peningkatan Prasarana rehabilitasi dan pembangunan sekolah dari dana DAK Fisik Per sub bidang pemilihan penyedia jasa nya dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung, dimana pekerjaan jasa konsultan tersebut dilakukan secara kontraktual.
Untuk nama – nama paket belanja jasa konsultan tersebut nampak jelas terlihat dalam website LPSE Provinsi Lampung yaitu, Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Fisik DAK SMP Tahun 2020, yang dikerjakan oleh CV.ALAM LEMBAYUNG dengan pagu Rp 305.000.000 serta Spesifikasi Pekerjaan, RAB GAMBAR, Metode Pemilihan dilakukan dengan Penunjukan Langsung dengan lharga penawaran :Rp 300.861.000,00, sedangkan Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Fisik DAK SMP Tahun 2020 yang dikerjakan oleh CV. LARAS CIPTA dengan pagu anggaran Rp  210.000.000 dengan Spesifikasi Pekerjaan: RAB GAMBA, Metode Pemilihan dilakukan dengan Penunjukan Langsung, dengan harga penawaran Rp 207.869.200,00
Sedangkan untuk sub bidang SD dan SKB untuk jasa konsultan perencana dan pengawasan digabung menja satu yaitu,  Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Fisik DAK SD, Dan SKB Tahun 2020 dengan Spesifikasi Pekerjaan RAB, GAMBAR dengan Pagu Rp 475.000.000, Metode Pemilihan dilakukan dengan Penunjukan Langsung yang dikerjakan oleh CV.CIPTA DAYA MANDIRI dengan harga penawaran Rp 473.529.100,00 dan Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Fisik DAK SD,Dan SKB Tahun 2020 dengan Spesifikasi Pekerjaan RAB GAMBAR DLL, Pagu anggaran Rp 300.000.000 yang dikerjakan oleh CV. Trijaya Waskita dengan metode pemilihan dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung dengan harga penawaran Rp 297.324.500,00 .
Dengan mengada kan belanja jasa konsultan perencana dan konsultan Pengawas secara kontraktual untuk peningkatan prasarana rehabilitasi dan pembangunan sekolah yang bersumber dari dana DAK Fisik per sub bidang di Kabupaten Tulangbawang tahun anggaran 2020 yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang diduga kiluat tidak sesuai dengan Permendikbud No 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Oprasional DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dalam Lampiran I (Satu).
Pada Lampiran I (Satu) angka II (romawi) dijelaskan, Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5 (lima) persen dari alokasi dana DAK Fisik per sub bidang untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan DAK Fisik dengan ketentuan sebagai berikut diantaranya, Desain Perencana untuk kegiatan kontraktual, Desain perncana  ini digunakan untuk kegiatan peningkatan prasarana yang dilakukan secara kontraktual oleh konsultan perencana.Konsultan perencana adalah pihak yang dikontrak oleh Pemerintah daerah dilayah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan prasarana sekolah berupa rehabilitasi dan pembangunan dari dana DAK Fisik per sub bidang.
Penujukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual. Konsultan Pengawas adalah pihak yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan prasarana sekolah berupa rehabilitasi dan pembangunan dari dana DAK Fisik per sub bidang.
Dan Honorarium Fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara Swakelola.
Honor ini untuk digunakan untuk biaya personil Fasilitator sesuai dengan ikatan perjanjian dengan dinas pendidikan Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai fasilitator dalam peningkatan prasarana yang dilakukan secara swakelola.
Dan pada angka III (romowi) huruf (b) juga dijelaskan, Fasilitator dibentuk oleh Dinas Pendidikan. Fasilitator bertanggung jawab untuk menyusun dokumen perencanaan, dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan. Dokumen perencanaan yang disusun oleh tim teknis atau fasilitator isinya meliputi gambar teknis rencana anggaran biaya (RAB), jadwal pelaksanaan Pekerjaan dan rencana kerja dan syarat – syarat (RKS) sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Fasilitator harus memastikan bahwa dokumen perencanaan yang disusun dapat dipahami dengan mudah oleh Panitia Pembangunan di Sekolah (P2S).
Dalam penjelasan ditas sudah sangat jelas yang memakai pihak konsultan Perencan dan Pengawasan dalam pekerjaan peningkatan prasarana rehabilitasi dan pembangunan sekolah yang bersumber dari dana DAK Fisik yang dilakukan secara kontraktual hanya Provinsi Papua dan Papua Barat saja, sedangkan Propinsi lainya dilakukan dengan cara Swakelola dengan memberikan honorium kepada Fasilitator atau tim teknis yang di bentuk atau ditetapkan oleh pihak Dinas Pendidikan masing-masing.
Penetapan tenaga teknis Perencana dan Pengawas dalam pekerjaan peningkatan prasarana sekolah yang bersumber dari dana DAK Fisik yang dilakukan secara kontraktual oleh Dinas Pendidikan setempat juga, disinyalir langgar Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Pasalnya kegiatan Peningkatan (rehabilitasi dan Pembangunan) Prasarana Pendidikan di sekolah bersumber dari dana DAK Fisik tersebut dilakukan secara Swakelola Tipe 1. Sedangkan dalam Peraturan Presiden No16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah dijelaskan cara swakelola yaitu PA/KPA dibantu oleh PPK menyusun spesifikasi teknis/KAK pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan melalui Swakelola. Sedangkan swakelola Tipe I yaitu kegiatan swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran,
Dalam Pekerjaan peningkatan rehabilitasi dan Pembangunan Prasarana Pendidikan yang dilakukan secara swakelola, seharusnya, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten setempat dalam menetapkan tenaga teknis Perencana dan monitoring/Pengawasan tidak dikerjakan oleh pihak konsultan secara kontraktual, melainkan menetapkan Fasilitator yang bertugas sebagai perencana dan monitoring dalam pekerjaan tersebut, pihak fasilitator dilakukan dengan cara swakelola dengan memberikan honorium.
Dari penjabar keduap peraturan tersebut diatas yaitu, Permendikbud No 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Oprasional DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Presiden No16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah sudah jelas, jadi tidak ada alasan bagi pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang untuk mengadakan Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas untuk peningkatan Prasarana baik rehabilitasi dan pembangunan sekolah yang bersumber dari dana DAK Fisik dilakukan secara kontraktual.
Samapai berita ini diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang Nasaruddin,SH., MH, belum berhasil untuk di konfirmasi terkait alasan mengapa Pihak Dinas Pendidikan tidak menetapkan Fasilitator sebagai tenaga teknis perencanaan dan pengawasan. (Rz)

Share :

Baca Juga

Tulang Bawang

Polres Tuba Terima Surat Hibah Lahan Bakal Mapolsek Gedung Meneng

Tulang Bawang

Kodim 0426 Tuba Sosialisasi Balatkom Dan Radikalisme Di Lingkungan TNI

Tulang Bawang

Tim Kemenpan-RB Pantau Progres Pembentukan Mal Pelayanan Publik

ADVETORIAL

Ketua DPRD Tuba Apresiasi Kinerja Pemda Setempat Atas Diraihnya Predikat WTP Yang Ke-6

Tulang Bawang

DPRD Tulang Bawang Paripurna Bahas Raperda Kabupaten Layak Anak

Tulang Bawang

Jelang Pilkakam 2019 Polres Tuba Gelar Aksi Damai

Tulang Bawang

Peringati Hari Juang TNI-AD Kodim 0426/Tuba Gelar Baksos Donor Darah

Tulang Bawang

Polres Tulang Bawang Gelar KRYD Jelang Natal Dan Tahun Baru
error: IZIN DULU BOSS