Home / Tulang Bawang

Senin, 28 Desember 2020 - 17:35 WIB - 620 Pembaca

Belanja Bandwidth Milyaran Rupiah Diskominfo Tuba Potensi Rugikan Keuangan Negara

Tulang Bawang – (Sbuai.com)

Akibat buruknya jaringan internet dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Tulang Bawang (Tuba), Belanja internet pengadaan Bandwidth Jaringan Fiber Optik pada tahun anggaran 2020 diduga kuat pemborosan anggaran dan berpotensi rugikan keuangan Negara.

Hal ini dapat dilihat dari masih banyak di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tuba yang tetap menganggarkan langganan jaringan internet Indehome. Meskipun di OPD tersebut telah terpasang jaringan internet fiber optic dari Kominfo Wilayah Setempat, yang menelan anggaran milyaran rupiah pada tahun anggaran 2020.

Dari rincian data anggaran untuk belanja jaringan internet di Diskominfo Tuba yang berhasil diperoleh oleh Tim, pada tahun anggaran 2019 Belanja lingkup Kegiatan tersebut telah dianggarkan. Untuk Jasa Konsultan Perencanaan, dengan Nama Paket Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jaringan Fiber Optik Internet OPD tahap 1, dengan Pagu Rp.75.000.000,-, dan jasa pengawasan dengan nama Paket Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Jaringan Fiber Optik Internet OPD tahap 1, dengan Pagu Rp.75.000.000,-. Dan kedua paket pengadaan tersebut dalam lingkup Kegiatan Implementasi Penerapan E Goverment di Kabupaten Tulang Bawang.

Kemudian tahun anggaran 2020, di Bulan Febuari Diskominfo Tuba mengadakan belanja internet dengan nama paket, Belanja Internet Pengadaan Bandwidth dengan Pagu Rp 1.5 Milyar. Dan Proyek tersebut dimenangkan oleh PT. Giga Patra Multimedia, dengan alamat perusahaan RT.04/RW.02 Desa Nanang Baru, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, dengan nilai penawaran Rp 1.349.503.650. Kemudian, Penandatangan kontrak pekerjaan pada tanggal 12 Maret 2020, dan jaringan internet yang dipasang sebanyak 30 OPD, dengan Kapasitas kecepatan koneksi jaringan internet sebesar 500 Mbps.

Namun anehnya, meskipun untuk Internet telah disediakan dengan Kapasitas kecepatan koneksi jaringan internet sebesar 500 Mbps, yang di anggarkan oleh Diskominfo Tuba, belanja untuk internet masih kembali dianggarkan pada beberapa OPD tersebut. Dan keterangan dari beberapa OPD yang terpasang Jaringan Internet itu, mengeluhkan hal yang hampir serupa yakni kualitas sinyal internet sangat lambat/lemot. Bahkan lebih parahnya, ada yang mengeluhkan soal fungsi Jaringan Internet yang dirasa buruk.

Baca juga :  BLT Dampak Covid Di Kampung Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Diduga Tidak Tepat Sasaran

Beberapa OPD yang terpasang Jaringan Internet dan mengeluhkan soal kualitas sinyal tersebut, diantaranya Dinas Pariwisata Kabupaten Tuba. OPD tersebut diketahui masih kembali menggunakan Jaringan Internet Indehome Speedy Telkom guna memperlanjar pekerjaan, meskipun telah disediakan Jaringan Internet dari Disominfo Setempat.

“Kami terpaksa memakai Speedy untuk memperlancar jaringan internet yang digunakan agar tidak menghambat kinerja Pegawai kami. Padahal kami sudah menyampaikan jaringan internet ini lemot ke Diskominfo, dan hasilnya masih saja tetap lemot”, ujar salah ASN Dinas Pariwisata Tuba belum lama ini (30/11/2020).

Keluhan yang sama juga diungkap dari salah satu pegawai BPKAD, kami masing tetap berlangganan internet dari jaringan Indihome   Telkom, karna jaringan internet dari Diskominfo sangat buruk dan seringkali terjadi ganguan jaringan, jadi gak bisa mengkaper kebutuhan jaringan internet di Kantor Kita.

Kepala Dinas Dukcapil Yusrizal mengatakan, bahwa untuk kwalitas jaringan internet dari Diskominfo tersebut setandar, tapi agak ngadat jaringan internet nya. Kami saat ini masih memakai jaringan internet dari Indehom Telkom untuk pelayanan, sekalian untuk ngebek Up, sedangkan jaringan internet dari Kominfo sendiri kami pakai untuk bagian atas.

Ketika ditanya kenapa bagian pelayanan Dukcapil tidak memakai jaringan internet dari Diskominfo Tuba, Yusrizal mengatakan, kita belum mencobanyasih, tapi saya rasa jaringan internet dari Diskominfo tidak bisa mengkaper kebutuhan internet dibagian pelayanan ini. Jaringan internet dari Diskominfo itu juga naik turun sinyalnya alias putus nyambung.

Ditempat yang berbeda keluhan yang sama juga dilontarkan oleh salah satu pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengatakan, Kalau dari sana nya pas ditanya dengan teknisinya 500 mbps tapi kan dibagi saya gak tau disini berpa, di pakek untuk laptop aja sudah lemot sering ini juga gak konek sering lose ntah dia dari sananya, makanya sampai saat ini kami masih memakai jaringan internet dari Indihome Telkom.

Berdasarkan keterangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  Kegiatan Penyediaan Internet di Diskominfo Kabupaten Tulangbawang, Herwan Hadi belumlama ini mengatakan, seharusnya apabila ada problem atas jaringan internet mereka pihak OPD, harusnya memberitahukan kepada kami, “harusnya OPD aktif jangan diam saja” ujar PPK di ruang kerjanya, belum lama ini.

Baca juga :  Kunker Bupati Tuba Di Kecamatan Penawar Aji Sekaligus Monitoring BMW

Dari hasi investigasi dan keterangan dari beberapa OPD yang berhasil diperoleh  terdapat beberapa dugaan permasalahanyang terjadi dilapangan, Pembelian banwidth tidak disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Unit OPD, dilihat dari masih banyak OPD – OPD tetap menggunakan jaringan internet Indehome Telkom untuk mencukupi kebutuhan jaringa internet di OPD mereka masing-masing.

Diskominfo diduga tidak melakukan monitoring penggunaan internet di setiap OPD secara rutin, hal tersebut ditunjukan dengan adanya permasalahan – pemasalahan pada jaringan internet yang terpasang di beberapa OPD, sehingga banyak OPD – OPD tidak dapat menggunakan jaringan internet tersebut karna lemot dan sebagainya. Kuat dugaan Kominfo tidak memiliki laporan monitoring tentang jaringan internet yang terpasang di masing-masing OPD yang dibuat setiap akhir bulan.

Diskominfo juga diduga tidak memiliki salah satu alat yaitu aplikasi Multi Router Traffic Grapher (MRTG) yang dapat dipakai untuk melakukan monitoring untuk mendeteksi perubahan beban lalu lintas data pada jaringan data di OPD.

Monitoring diperlukan untuk memantau jumlah waktu layanan internet dalam 1 tahun dengan jumlah waktu layanan yang dibayar dan untuk memantau berapa besaran bandwidth yang diterima dengan bandwidth yang dibayar. Selain itu, pelanggan harus melakukan evaluasi kebutuhan bandwidth dari masing-masing unit dan peninjauan realisasi pemakaian internet apakah telah sesuai dengan kontrak.

Kondisi tersebut tidak mencerminkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan, bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,  kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (Mr/Joni)

Share :

Baca Juga

ADVETORIAL

Bupati Tuba Hj. Winarti; Bekerja Dari Rumah Bisa, Dengan Memanfaatkan Tehknologi Diera Digital

ADVETORIAL

Adv; Bupati Tulang Bawang Jadi Salah Satu Kepala Daerah Penerima Penghargaan Pada Malam Inagurasi IVL Season 6 Di Jawa Barat

ADVETORIAL

Kabupaten Tulang Bawang Terima Penghargaan WTP Ke-6 Dari BPK-RI

Tulang Bawang

Koramil 426-02 Dan Polsek Menggala Kawal Pembagian BST Setempat

Tulang Bawang

Dinas PUPR Perbaiki Ruas Jalan Rawa Pitu.

Tulang Bawang

Peringati Hari Juang TNI-AD Kodim 0426/Tuba Gelar Baksos Donor Darah

Tulang Bawang

Evaluasi Pelayanan Kesehatan Hj. Winarti Kunker Ke RSUD Menggala

Tulang Bawang

Pemkab Tuba Rakor Terkait Pembatasan Hajatan Masa Pandemi Covid-19.
error: IZIN DULU BOSS