Home / Tulang Bawang

Selasa, 14 Juli 2020 - 16:07 WIB - 20 Pembaca

Bain HAM Provinsi Lampung Desak Pemda Tuba Usut Tuntas Dugaan Masalah Dalam Tender Proyek Milik Dinas PUPR Setempat

Tulang Bawang – (Sbuai.com)
Setelah mencuat adanya praktek permalsuan dokumen pada tender atau lelang pengadaan barang dan jasa pekerjaan Tugu Simpang Penawar lanjutan dengan pagu sebesar Rp 3,8 milyar tahun anggaran 2020, di Kabupeten Tulangbawang ,Kepala Departemen Itelejen, Dewan Pimpinan Wilaya Bain HAM (Badan Advodkasi Hak Asasi Manusia ) Provinsi Lampung, Dede Anugrah, meminta agar Pemrintah Daerah setempat harus lebih tegas ,dalam mengusut permasalahan yang terjadi, agar sebagai pembelajaran tertib administrasi.
Menurut Dede Anugra, praktek pemalsuan dokumen tender atau lelang dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah bukan hal yang baru “Tapi sudah berlangsung lama, terutama dugaan praktek pemalsuan dokumen tender, ini dari pengamatan diduga kerap dilakukan oleh rekanan-rekanan nakal,” ujar Dede, Selasa (14/7/2020).
Yang kerap dipalsukan dalam praktek pemalsuan dokumen tender pengadaan barang dan jasa yaitu berupa dokumen dukungan, baik dari pabrik maupun peralatan hingga dukungan personil.
“Yang kerap dipalsukan itu berupa dukungan, baik itu dukungan dari pabrik, dukungan peralatan, dukungan personil dan lain-lain,” tambahnya.
Diungkapkannya, tugas dan kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ketia adanya laporan atau pemberitaan adanya duga pemalsuan dokumen lelan, ketika tahapan pemilihan penyedia akan memasiki tanda tangan kontrak maka sebelum PPK melakukan rapat PCM dengan rekanan untuk melakukan verifikasi faktual kelapangan, apakah dokumen yang diserahkan oleh rekanan itu benar-benar asli (otentik) atau ada yang tidak asli atau palsu.
Jika ternyata dalam verifikasi faktual ada dugaan dokumen lelang tersebut palsu, seharusnya PPK menggugurkan perusahaan tersebut, dan memberikan sanksi, hal iti telah diatur dalam Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020.
“Menjadi pertanyaan apakah panitia sudah melakukan verifikasi faktual apa tidak. Itu yang pertama. Terus yang kedua kenapa ada panitia pengadaan meloloskan perusahaan rekanan yang dokumen tendernya ada yang diduga palsu. Ini seharusnya perlu didalami oleh APIP,” ungkap dia.
Dijelaskannya, karena pemalsuan itu masuk kategori delik aduan, maka perusahaan yang merasa dipalsukan tersebut yang harus melaporkan ke pihak berwajib atau kepolisian, tetapi apabila pihak penyedia dan pihak Perusahan pemberi dukungan peralatan dengan sengaja bersama-sama memalsukan dokumen tersebut, maka pihak pengguna atau Dinas terkai dapat melaporkan hal tersrbut ke penega hukum.
“Seharusnya PPK ketika menerima laporan adanya dugaan seperti itu, Pihak PPK melakukan verifikasi ulang berkas dukumen spesifikasi alat dukungan utama, Mengingat praktek-praktek pemalsuan dokumen dalam tender pengadaan barang dan jasa pemerintah diduga kerap terjadi,” jelas Dede.
Kemudian, Dede juga menuturkan, jika ada beberapa penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sering terjadi selama ini.
“Yaitu penentuan jadwal lelang yang tidak realistis, pembentukan panitia yang tidak transparan, dokumen administrasi yang tidak lengkap, adanya pemalsuan dokumen tender/lelang, speksifikasi yang diarahkan, pengadaan atau tender yang diarahkan,”
“HPS yang ditutup-tutupi, adanya penentuan pemenang sebelum tender dilaksanakan, pelanggaran bestek dan spek, mark up baik anggaran maupun volume pekerjaan, pemberian Fee atau komisi dan beberapa penyimpangan lain,”.
Dengan adanya temuan ini saya berharap Pemerintah Daerah setempat khususnya APIP dapat dengan serius menangani masalah ini, dan apabila dalam pemeriksaan dotemukannya bukti-bukti yang mengarah kearah pemalsuan dokumen yang dilakukan pihak penyedia maka, APIP harus melimpahkannya kepada Aparat Penega hukum, agar dapat ditindak lanjuti sesuai dengan undang – undang yang berlaku. ujarnya.
Sebelumnya, Dalam Dokumen surat perjanjian sewa peralatan dengan nomor surat No.156/PT.SBR/DAH/VI/2020 Antara PT SANG BIMA RATU dan PT KIA GRAHA ADHYAKSA dengan jenis peralatan Genset power supply 1 unit merk cats tipe HE8700SE spesifikasi min 2 pk, crane 1 unit merk kato tipe SR-300L spesifikasi 20-35 Ton dan scafolding 400 unit spesifikasi 225 kg/Bay.
Adanya dugaan pemalsuan surat dukungan salah satu peralatan utama yaitu scafolding yang dilakukan PT. KIA GRAHA ADHYAKSA dalam dokumen lelalang jasa konstruksi pada pekerjaan Tugu Simpang Penawar lanjutan dengan pagu sebesar Rp 3,8 milyar tahun anggaran 2018, hal itu diperkuat dengan adanya pernyataan dari salah satu setap PT SANG BIMA RATU.
Dari hasil Investigasi tim kami dilapangan terkait pengecekan kebenaran pada dokimen spedifikasi teknis dukungan peralatan utama, pada perusahan PT. SANG BIMA RATU yang beralamt di jalan Gatot Subroto Pahoman Bandar Lampung, mendapatkan keterangan dari Salah satu oknum setap perusahan pemberi sewa peralatan pendukung, Setap tersebut menjelaskan bahwa perusahan tepat Ia bekerja tidak meniliki peralatan scafolding, Ujar oknum stapa PT. Sang Bima Ratu belum lama ini kepada tim.
“Ini pakek lampiran mereka sendiri, karena itu temen si bos, sudah kita omongkan kepada mereka kita tidak bertanggung jawab apabila ada masalah,” ujar staf perusahaan tersebut.
Saat ditanyakan apakah Dokumen itu di palsukan oleh perusahaan PT KIA GRAHA ADHYAKSA staf tersebut megaskan bahwa pihak mereka tidak bertanggung jawab.
Keterangan tersebut di kuatkan dengan surat pernyataan yang langsung ditandatangani oleh staf PT SANG BIMA RATU “Dengan ini menyatakan bahwa benar PT SANG BIMA RATU tidak mendukung untuk dukungan peralatan scafolding. Dikarenakan barang itu/ Scafolding memang tidak ada di perusahaan kami
Dengan adanya informasi dan laporan dari masyarakat terkait adanya pemalsuan dokumen teknsi dukungan peralatan utama yang dilakukan pihak peserta penyedia lelang jasa konstruksi, ini merupakan harus disikapi serius oleh PPK selaku pejabat pembuat kontrak pekerjaan, karna lelang pekerjaan tersebut akan memasuki tahap penandatangan kontrak, masih ada waktu bagi PPK untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut, Ujar Pengamat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sandi.
Hal itu menghindari adanya kecurangan dalam pemilihan penyedia, sehingga tidak ada persaingan usaha yang kurang sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Tulangbawang, kalau dari pengecekan yang dilakukan PPK benar terjadi adanya pemalsuan berkas dokumen spesifikasi dukungan peralatan, maka pihak penyedia dapat digugurkan dan diberikan sanksi blacklis serta dapat dilanjutkan keranah hukum sesuai dengan peraturan yang ada, ujar Sandi.
Dalam Permen PUPR No 14 tahun 2020 tentang pemilihan penyedia jasa konstruksi, disebutkan apabila pemilihan penyedia jasa kontruksi (lelang) telah selesai pemenang kontrak telah ditetapkan, tahapan selanjutnya PPK sebelum penandatangan kontrak, PMC, Pre construction meeting, untuk menegaskan adanya peralatan utama dan mobilisasi untuk peralatan, Bila penyedia ternyata tidak memenuhi persyaratan teknis, maka bisa diputus kontrak dan penyedia dikenakan sanksi, tutup Sandi. (E/M)

Share :

Baca Juga

Tulang Bawang

Buronan Pencuri Hewan Ternak Di Tulang Bawang Ditangkap Polisi

Tulang Bawang

Bulan Ini Pemkab Tulang Bawang Akan Pasang 200 Titik Lampu Jalan

Tulang Bawang

Polres Tulang Bawang Bentuk Pokda Kamtibmas

Tulang Bawang

1.732 TKI Di Luar Negeri Asal Tuba Dipastikan Bebas Corona

Tulang Bawang

Polres Tulang Bawang Gelar KRYD Jelang Natal Dan Tahun Baru

NASIONAL

Dugaan Proyek DAK Gunakan Baja Ringan Tak Ber-SNI, Disdik Tantang DPRD Tinjau Langsung Ke Lapangan

ADVETORIAL

Musrenbang RKPD Tahun 2021, Winarti Paparkan Sejumlah Capaian Pembangunan Pemkab Tulang Bawang

Tulang Bawang

Hanan A Razak Sebut Insan Pers Berperan Penting Dalam Penanganan Covid-19
error: IZIN DULU BOSS